Camat Tanah Abang, Dedi Arif Darsono yang turut hadir dalam penertiban menceritakan kejadian menarik saat penertiban beberapa bulan lalu itu.
"Di Banjir Kanal Barat (BKB) itu kan membentang pipa air besar berwarna biru. Lalu ada sela-sela sempit antar pipanya," ujarnya, Senin (6/11/2017).
Ia mengatakan, di sela-sela antar pipa besar itu terdapat sejumlah orang yang tidur dan bahkan menjadikannya tempat tinggal.
"Bayangkan saja tempat sesempit itu saja dijadikan tempat tinggal. Saya sampai enggak habis pikir," kata dia.
Tak hanya itu, ia menjumpai seorang pria tua dalam kondisi sakit parah di sebuah tenda terpal di kawasan tersebut.
"Udah kritis, sekarat, bisa dibilang nyaris meninggal. Kami angkat dan bawa ke rumah sakit. Waktu di angkat, tidak ada keluarga yang menghampiri kami. Berarti memang dia sebatangkara," kata dia.
Ia menambahkan, pria tua itu pun tak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lainnya. "Kami duga dia berasal dari luar Jakarta," sebutnya.
Setelah penertiban itu, tak lama kemudian jalan inspeksi Tanah Abang kembali dipenuhi bedeng. Bahkan prostitusi tumbuh subur di sana.
Menurutnya, persoalan jalan inspeksi baru dapat teratasi jika pemerintah provinsi memiliki program setelah penertiban dilakukan.
"Kalau soal penertiban itu sehari juga bisa selesai. Mereka sebenernya juga sudah paham kalau mereka itu salah. Tapi kalau setelah penertiban enggak ada program lanjutan mau dikemanakan mereka ya mereka balik lagi," kata dia.
Pada saat itu, petugas Satpol PP melakukan pengecekan setiap sela pipa tersebut dan menertibkan penghuni di dalamnya.
"Udah kritis, sekarat, bisa dibilang nyaris meninggal. Kami angkat dan bawa ke rumah sakit. Waktu di angkat, tidak ada keluarga yang menghampiri kami. Berarti memang dia sebatangkara," kata dia.
Ia menambahkan, pria tua itu pun tak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lainnya. "Kami duga dia berasal dari luar Jakarta," sebutnya.
Setelah penertiban itu, tak lama kemudian jalan inspeksi Tanah Abang kembali dipenuhi bedeng. Bahkan prostitusi tumbuh subur di sana.
Menurutnya, persoalan jalan inspeksi baru dapat teratasi jika pemerintah provinsi memiliki program setelah penertiban dilakukan.
"Kalau soal penertiban itu sehari juga bisa selesai. Mereka sebenernya juga sudah paham kalau mereka itu salah. Tapi kalau setelah penertiban enggak ada program lanjutan mau dikemanakan mereka ya mereka balik lagi," kata dia.