Inpres itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
"Inpres dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 November 2017," seperti dikutip dari laman Sektariat Kabinet (Setkab), Jakarta Senin (6/11/2017).
Ada beberapa hal penting yang terdapat di dalam Inpres terebut, pertama peran Menteri Koordinator. Semua kebijakan yang bersifat stategis, berdampak luas ke masyarakat, dan lintas sektoral, harus dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Koordinator terkait.
Selain itu, para menteri dan petinggi lembaga pemerintah juga harus menyampaikan laporan tertulis kepada Presiden melalui Menteri Koordinator sesuai lingkup koordinasinya.
Kedua, keterlibatan Sekretaris Kabinet (Setkab). Inpres tersebut menyatakan bahwa setiap penyusunan dan pembahasan kebijakan bersifat stategis, berdampak luas ke masyarakat, dan lintas sektoral, harus melibatkan Setkab.
Selanjutnya, Setkab akan melaporkan usulan kebijakan dan rekomendasi kepada Presiden sebelum pelaksaan sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas.
Ketiga, larangan publikasi. Bila masih terdapat perbedaan pendapat mengenai subtansinya kebijakan, Menteri dan Kepala Lembaga dilarang mempublikasikan perbedaan pendapat kepada masyarakat, sampai tercapatnya kesepakatan terhadap masalah tesebut.
Presiden juga meminta setiap penyusunan dan penetapan kebijakan harus melalui analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko dan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.
Keempat, tindak lanjut kebijakan. Setelah kebijakan diputuskan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melakukan tindak lanjut terkait dengan kebijakan pemerintahan daerah.
Tindak lanjut itu meliputi: pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan memastikan kesesuaian kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Pusat.
"Presiden meminta kepada pihak-pihak yang dituju dalam Inpres ini agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab," tulis Laman Setkab.